Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam

"+"

Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam

A.    Pengantar

Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, yang pertama kali mempopulerkan makna paradigma di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tingkah laku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep paradigma bermula dari kajian filsafat sejarah dan filsafat sains dan kemudian konsep serta pengertian paradigma juga telah digunakan oleh para pakar ilmu tingkah laku (behavioral sciences).

Pengertian paradigm secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “paradigm” yang berarti type of something, model, pattern (bentuk sesuatu, model, pola).[1] Secara terminologi sebagaimana dikemukakan Robert Friedrichs, orang pertama yang mencoba merumuskan pengertian paradigma, bahwa paradigma adalah sebuah pandangan dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalannya (paradigm is a fundamental image a discipline has of its subject matter).[2]

Thomas Kuhn sendiri mengartikan paradigma sebagai “serangkaian konstalasi teori, pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan realitas sosial untuk memberikan konsepsi dan menafsirkan realitas sosial tersebut”.[3] 

George Ritzer dengan mensintesakan pandangan kedua pakar tersebut merumuskan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, menurutnya paradigma berfungsi: 1) membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, 2) pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya dijawab, 3) bagaimana selayaknya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, dan 4) aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang diperoleh.[4]

Berdasarkan rumusan di atas, dalam konteks pendidikan, paradigma bisa diartikan sebagai serangkaian konstalasi teori, pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang dikembangkan dalam rangka membangun suatu sistem pendidikan yang ideal. Sistem pendidikan yang ideal dalam hal ini adalah sistem pendidikan yang Islami, yaitu sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang secara umum termaktub al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber rujukan pertama umat Islam. Penggunaan nilai-nilai Islam dalam pendidikan Islam ini adalah “sebagai sudut pandang secara menyeluruh (total outlook) mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gejala-gejala pendidikan dalam rangka membangun manusia terdidik, berkualitas dan bertaqwa kepada Allah swt. 

Term “rekonstruksi” di dalam sub bab ini mengindikasikan bahwa sebelumnya telah ada paradigma yang digunakan dalam kegiatan pendidikan Islam. Hanya saja, paradigma tersebut kini harus dirancang atau diperbaharui kembali agar pendidikan Islam mampu membangun masyarakat yang demokratis, religius, inovatif, taat hukum, menghargai pluralitas, hak-hak asasi manusia dan siap untuk menghadapi tantangan globalisasi. Di antara paradigma-paradigma tersebut adalah:  

a. Paradigma Dualisme

Paradigma ini memandang segala sesuatu dari dua sisi secara berlawanan dan kata kuncinya adalah “dikotomi”. Dari sini kemudian berkembang pandangan aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, pendidikan keagamaan dan non-keagamaan, pendidikan keislaman dan non-keislaman, demikian seterusnya.

Paradigma semacam ini berimplikasi pada penyempitan makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam diletakkan pada aspek akhirat, keagamaan dan keislaman saja. Ia dianggap terpisah dari persoalan ekonomi, politik, hukum, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya itu dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak hubungannya dengan pendidikan Islam. Akibatnya, output pendidikan Islam semacam ini sekali tidak memiliki skill untuk menghadapi kehidupan riil di masyarakat. Untuk bisa eksis dan survive di masyarakatnya, mereka terpaksa harus memulai dari nol lagi. 

Jika ditelaah secara seksama, maka akan ditemukan bahwa akar munculnya dualisme atau dikotomik pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya berasal dari warisan kolonialisme Belanda. Pada zaman itu, Belanda telah memulai membedakan pendidikan “umum” di satu pihak dan pendidikan “agama” di pihak lain. Dualitas ini tentunya memiliki dampak serius terhadap perwajahan pendidikan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah terjadinya penyempitan makna agama seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini.

Karenanya, dalam pelaksanaan pendidikan Islam, pendekatan yang digunakan lebih bersifat keagamaan, normatif, doktriner dan absolutisme, sehingga peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap commitment dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajarinya. Sementara kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, dan analitis-kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman.   

Pandangan serupa juga dikemukakan Azyumardi Azra. Menurutnya, paradigma dualisme ini muncul ketika umat Islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, di mana umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta terjadi pembenturan antara umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat yang memunculkan kaum intelektual baru yang sering disebut “cendekiawan sekuler”.[5] 

Terlepas dari kolonialisme yang melanda bangsa Indonesia, menurut survei historis yang dilakukan oleh Abdurrahman Mas’ud, paradigma dualisme pengetahuan telah muncul pada akhir abad ke-11 menjelang abad ke-12. Artinya, sebelum abad itu tidak ada dualisme atau dikotomi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Penyebabnya, kata Mas’ud, memang cukup kompleks, yang meliputi sikap mental umat yang dikotomis sewaktu di dalam maupun di luar institusi pendidikan, serta tribalisme baru berupa fanatisme madzhab yang berlebihan.[6]

Selain itu tidak sedikit umat Islam yang terbelenggu pemikirannya dengan paham bahwa ilmu-ilmu yang dikejar hanyalah ilmu agama. Ini terjadi karena misinterpretasi terhadap Hadits Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa “mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. Hadits ini acapkali hanya diartikan sebagai ajaran pahala dan dosa. Karena itu, hadits tersebut harus sudah seharusnya ditafsirkan bahwa apabila etos “gila ilmu” umat Islam mengendur (termasuk dalam sains dan teknologi) maka jangan menangis apabila mereka berada di barisan belakang.[7]

Tesis Mas’ud ini cukup beralasan apabila melihat kembali lembaran sejarah Islam di masa silam. Tanpa bermaksud untuk beromantisme pada sejarah masa lalu, pendidikan Islam terbukti pernah mencapai puncak kejayaannya. Ketika itu dunia Islam mampu melahirkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berkaliber dunia dan bersama dengan perkembangan ilmu tersebut, Islam menorehkan peradaban kelas wahid di seantero jagat raya ini. Hal itu diperoleh karena generasi-generasi muslim di zaman itu memiliki heroisme untuk terus menggali dan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuannya. Mereka tidak membedakan antara ilmu agama dan non-agama.

Dalam bidang astronomi, misalnya, kaum muslim menemukan teropong bintang yang dapat menambah pengetahuan kita tentang benda-benda langit. Abu Raihan al-Biruni (971-1048) mengembangkan metode yang luar biasa dalam menentukan posisi matahari dan bahkan menyempurnakan dasar-dasar pengetahuan tentang garis bujur dan garis lintang jauh sebelum sebagian penduduk dunia mengetahuinya.[8] Philip K. Hitti juga mencatat bahwa seseorang dapat menemukan ahli astronomi yang sangat brilian dan terkenal semisal Umar al-Khayyam (1048-1131), pengarang karya sastra yang berjudul Rubaiyah.[9]   

Dalam dunia arsitektur, kaum muslim telah membangun beberapa struktur gedung-gedung megah seperti Taj Mahal dan Masjid Biru. Hitti juga menggambarkan tentang kubah al-Zahrah yang terdapat di Yerussalem, sebuah monumen arsitektural yang sangat indah dan tiada bandingannya.[10] Dia juga menggambarkan tentang Masjid bani Ummayah di Damaskus yang berhiaskan dengan arsitektur permata yang sangat indah.[11]  

Di dunia medis pada pemerintahan Harun Al-Rasyid didirikan untuk pertama kalinya sebuah rumah sakit umum Putranya, Khalifah al-Ma’mun (813-833) menyusun dasar-dasar standarisasi profesional untuk para dokter dan ahli farmasi yang mana standar itu kemudian dijadikan standar umum pada pemerintahan setelahnya. Penetapan dasar-dasar standarisasi tersebut disebabkan karena seringkali terjadi kesalahan dalam mengobati pasien (dalam bahasa sekarang: malapraktik).[12] Hitti juga melansir “seorang dokter yang terpilih dari berbagai daerah akan dikumpulkan untuk diuji kemampuan medisnya dalam sebuah ujian, dan yang lulus seleksi akan diberikan sertifikat oleh khalifah. Kurang lebih 860 orang dapat melewati tes tersebut, dan dengan adanya sertifikat itu dapat dibedakan antara dokter asli dan dokter gadungan”.[13]   

Abu Bakar al-Razi (865-924) yang di dunia Barat dikenal dengan nama Razes menulis sebuah ensiklopedi tentang ilmu medis dan sebuah buku tentang ilmu kimia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku-buku tersebut pada akhirnya menjadi teori-teori dasar dalam ilmu-ilmu medis dan kimia di Eropa pada abad pertengahan.[14] 

Tokoh muslim lainnya yang terkenal dengan karya-karyanya di bidang filsafat adalah Ibnu Sina (980-1037), dunia Barat menyebut namanya dengan Avecina. Dia mengarang tentang ilmu medis yang kemudian terkenal di kalangan dokter-dokter Eropa dari abad ke-12 hingga abad ke-17. Filosof yang juga berprofesi sebagai dokter adalah Ibnu Rusyd yang juga dikenal dengan sebutan Averroes (1128-1198) yang juga memiliki kontribusi dalam dunia medis.[15] 

Dalam bidang matematika, seorang ahli matematika pada abad ke-9 yang bernama Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi (790-850) menyusun dasar-dasar tertua tentang aritmatika dan Aljabar, yang kemudian juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sampai abad ke-16, karya tersebut masih dipakai sebagai buku rujukan tentang matematika di Universitas Eropa. Ilmu ini kemudian dikenal dengan nama al-Jaber wal-Muqabilah dan al-Goritma yang berasal dari namanya sendiri al-Khawarizmi.[16]     

Nama-nama di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ilmuwan dan filosof muslim yang telah menghiasi dinding-dinding peradaban dunia. Ini sekaligus merupakan fakta historis bahwa masa keemasan (golden age) yang telah diraih umat Islam tidak didasarkan pada paradigma dualisme atau dikotomik. Terbukti, mereka tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga ilmu-ilmu sains dan teknologi. Sebaliknya, paradigma dualisme yang menurut Abdurrahman Mas’ud muncul di akhir abad ke-11 malah mendamparkan umat Islam ke pinggiran samudera peradaban dunia seperti yang dialami umat Islam saat ini.

b. Paradigma Islamisasi

Paradigma ini pertama kali di-launching oleh Ismail Rajil Al-Faruqi dari lembaga Pemikiran Islam Internasional (International Institute of Islamic Thought) di Amerika Serikat menjelang 1980-an. Hal yang sama juga dilakukan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Malaysia), Fazlur Rahman (Pakistan), dan belakangan juga muncul Ziauddin Sardar (juga dari Malaysia).

Paradigma ini berangkat dari postulat bahwa prinsip asasi dalam pendidikan Islam adalah “tidak menyekutukan Allah” (tauhid). Dengan asas ini pada hakikatnya memerdekakan manusia dari otoritas-otoritas selain Allah. Pemerdekaan manusia semacam ini dapat menumbuhkan semangat dinamis dan kreatif dalam diri peserta didik, sehingga memiliki kemampuan potensial untuk menjadi khalifah di muka bumi.[17]

Melalui asas tersebut peserta didik dapat mengembangkan kepribadian di atas kesadarannya yang fitri dan hanif (cenderung terhadap kebenaran ilahi), sehingga di dalam dirinya tertanam jihad, dalam arti mampu mengubah tatanan dunia fisik dan mengembangkan intelektualnya sendiri dalam menjawab dunia yang senantiasa berubah dengan cepat. Manusia yang demikian ini adalah manusia yang secara potensial memiliki keberdayaan atau kebebasan sejati.

Dalam perspektif Islam, yang harus diinternalisasikan dalam proses pendidikan hendaknya memiliki signifikansi dengan makna pendidikan. Dalam konteks ini Islam dapat dilihat dari pengertian kata kerja bukan kata benda. Islam merupakan sebuah proses “Islamisasi”. Islamisasi adalah proses pasrah diri dan penghambaan diri secara total kepada Allah yang Maha Esa (prinsip tauhid).

Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Menurut Al-Faruqi, dari tauhid akan ada lima prinsip pokok yang merupakan esensi dari Islam, yaitu: (1) kesatuan Allah, (2) kesatuan alam semesta baik tata kosmis, penciptaan maupun ketundukannya pada manusia, (3) kesatuan kebenaran dan pengetahuan, (4) kesatuan hidup, dan (5) kesatuan umat manusia.  

Kelima prinsip dasar tersebut oleh Kuntowiyoyo disederhanakan menjadi tiga macam kesatuan, yakni kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan dan kesatuan sejarah. Selama umat Islam tidak memiliki metode sendiri umat Islam akan selalu dalam bahaya. Kesatuan pengetahuan artinya pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Kesatuan hidup berarti hapusnya perbedaan antara ilmu yang sarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai. Kesatuan sejarah artinya pengetahuan harus mengabdi kepada umat dan pada manusia. Islamisasi pengetahuan berarti mengembalikan pengetahuan pada tauhid, atau konteks pada teks agar pengetahuan tidak lepas dari iman.[18]

Pentingnya islamisasi pengetahuan, bagi Al-Attas, berangkat dari fenomena umat Islam yang lebih suka mengadopsi dan menggunakan bahasa asing untuk mengungkapkan konsep-konsep dalam pemikiran Islam. Hal ini lambat laun akan mengarah pada proses sekularisasi[19] yang mengembangkan ketegangan batin dari kebudayaan dan peradaban Barat. Menurutnya, ilmu pengetahuan seperti ini tidak akan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim, demikian pula tidak akan bisa menyentuh akar-akar masalah sosial dunia muslim.[20]           

Islamisasi ilmu pengetahuan ini, menurut Fazlur Rahman, memiliki dua tujuan utama, yaitu: 1) upaya membentuk watak pelajar dan mahasiswa dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakatnya, dan 2) para ahli yang berpendidikan modern mampu menamai bidang kajian masing-masing dengan nilai-nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih untuk mengubah kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka.[21]

Rahman menambahkan sebenarnya upaya modernisasi pendidikan Islam adalah bagaimana membuatnya mampu menciptakan produktivitas intelektual muslim yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterkaitan yang serius kepada Islam. Menurutnya, esensi pendidikan Islam adalah apa yang disebut dengan “intelektualisme Islam”, artinya mempunyai makna pertumbuhan suatu pemikiran Islam yang asli dan memadai yang dapat dan harus memberikan kriteria untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sebuah sistem pendidikan Islam. Di sini diperlukan kemampuan dan metode yang tepat dalam memahami al-Qur’an sebagai titik intelektualisme Islam, sebab al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia (hudan linnas).[22] 

Di sini jelas bahwa islamisasi pengetahuan yang dikembangan Rahman seluruhnya merujuk kepada al-Qur’an dan Hadits. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul The Qur’anic Solution of Pakistan’s Educational Problem Rahman menawarkan empat langkah —sebagai penerapan metode double movement-nya— dalam melakukan modernisasi pendidikan Islam, yaitu: langkah pertama identifikasi terhadap pendidikan Islam di masa kejayaan Islam; langkah kedua adalah menemukan problem pendidikan di negara yang bersangkutan (baca: Indonesia); langkah ketiga adalah mencari rujukan pada al-Qur’an dan Hadits; dan langkah terakhir adalah berusaha memberikan alternatif solusi atas problem tersebut berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits.[23]   

Sementara itu Al-Faruqi menjelaskan bahwa terdapat lima sasaran islamisasi pengetahuan, antara lain: (1) menguasai disiplin-disiplin modern, (2) menguasai khazanah Islam, (3) menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, (4) mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan ilmu pengetahuan modern, dan (5) mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintas yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah.[24]  

Masih menurut Al-Faruqi, sasaran di atas bisa dicapai melalui 12 langkah sistematis yang pada akhirnya mengarah pada islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu:

1.      Penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern. Al-Faruqi mengatakan bahwa disiplin-disiplin harus dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problem-problem dan tema-tema —pemilah-milahan yang mencerminkan “daftar isi” suatu buku teks klasik,

2.      Survei disiplin. Jika kategori-kategori dari disiplin ilmu telah dipilah-pilah, suatu survei menyeluruh harus ditulis untuk setiap disiplin ilmu. Langkah ini diperlukan agar sarjana muslim mampu menguasai setiap disiplin ilmu modern,

3.      Penguasaan terhadap khazanah Islam. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi di sini, apa yang diperlukan adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikiran muslim yang berkaitan dengan setiap disiplin,

4.      Penguasaan terhadap khazanah Islam untuk setiap analisa. Jika antologi-antologi sudah disiapkan, khazanah pemikiran Islam harus dianalisa dari perspektif masalah-masalah masa kini,

5.      Penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi ini, kata Al-Faruqi, dapat ditetapkan dengan mengajukan tiga persoalan: pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup oleh disiplin modern? Kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil telah diperoleh oleh disiplin-disiplin modern tersebut? Sambil di mana tingkat pemenuhan, kekurangan, serta kelebihan khazanah Islam itu jika dibandingkan dengan visi dan scope disiplin-disiplin modern? Ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali diabaikan oleh khazanah Islam, ke arah manakah kaum muslim harus berusaha mengisi kekurangan itu, juga untuk mereformulasi masalah-masalah, dan memperluas visi disiplin tersebut?

6.      Penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam untuk semua disiplin sudah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pijak Islam,

7.      Penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporernya harus dirumuskan,

8.      Survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural, moral, spiritual dan kaum muslim,

9.      Survei mengenai problem-problem umat manusia. Suatu studi yang sama, kali ini difokuskan pada seluruh umat manusia, harus diselesaikan,

10.  Analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini para sarjana muslim harus sudah siap melakukan sintesa antara khazanah Islam dan disiplin-disiplin modern, serta untuk menjembatani jurang kejumudan yang berabad-abad. Dari sini khazanah pemikiran Islam harus tetap sinambung dengan prestasi-prestasi modern dan harus mulai menggerakkan tapal batas ilmu pengetahuan ke horison yang lebih luas daripada yang sudah dicapai oleh disiplin-disiplin modern,

11.  Merumuskan kembali disiplin-disiplin di dalam kerangka Islam. Sekali kesinambungan antara khazanah Islam dan disiplin-disiplin modern telah dicapai, buku-buku teks universitas harus ditulis untuk menuang kembali disiplin-disiplin modern dalam catatan Islam, dan

12.  Penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamisasikan. Karya intelektual yang sudah diproduk dari langkah-langkah sebelumnya harus digunakan untuk membangkitkan, menerangi dan memperkaya umat manusia.[25]                        

           Tentunya tidak semua orang muslim bisa menerapkan langkah-langkah yang ditawarkan oleh Al-Faruqi tersebut. Yang paling pas untuk melakukan itu barangkali adalah Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam hal ini Sayid Ali Asyraf dan Hamid Hasan Bilgrami dalam buku mereka The Concept of Islamic University menulis bahwa tujuan utama PTAI adalah “melakukan islamisasi terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, mengsilamisasikan buku-buku ajar dan bahkan metode-metode pengajarannya. Akan tetapi pada saat yang sama ia juga harus mempertahankan sifat keterbukaan yang esensial pada universitas tersebut”.[26]

            Lebih lanjut mereka menyatakan, para mahasiswa harus dilatih berpikir mandiri, tetapi iman mereka harus diperkuat sejak awal, sehingga sikap hormat dan penghargaannya kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw mendorong mereka untuk memperlakukan kitab Allah dan Sunnah itu dengan rendah hati, rasa cinta yang dalam, dan dibarengi dengan pengakuan terhadap betapa kecilnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah maupun Rasul-Nya. Itulah sebabnya, para mahasiswa harus mengetahui semua perspektif yang ada dan harus menilai kesempurnaan, kebenaran dan ciri perspektif Islam yang bermanfaat itu.[27]        

c. Paradigma Antroposentrime-Transendental; Sebuah Tawaran 

               Paradigma ini bertolak dari argumentasi bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, dan manusia sendiri diciptakan tidak lain sebagai khalifah Allah di muka bumi [Q.S. al-Baqarah: 30]. Sebagai khalifah Allah tentunya manusia wajib membekali dirinya dengan segenap kecakapan skill dan ilmu pengetahuan, bukan hanya pengetahuan agama tetapi juga sains dan teknologi. Hal ini sangat penting mengingat peran vital yang dimainkan manusia di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai leader dan manager sesama manusia dan ciptaan Allah lainnya. 

          Artinya, manusia memiliki dua tanggungjawab sekaligus, yaitu tanggungjawab vertikal dan tanggungjawab horizontal. Tanggungjawab vertikal adalah tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah yang diserahi amanat untuk menjadi wakilnya di muka bumi, sedangkan tanggungjawab horizontal adalah tanggungjawab manusia untuk selalu memberikan yang terbaik kepada semua makhluk Allah yang ada di jagat raya ini [Q.S. al-Mukminun: 115]. Dengan demikian, eksistensi pendidikan Islam tidak lain adalah untuk menyiapkan manusia agar mampu menunaikan tanggungjawab tersebut secara optimal.

           Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, setidak-tidaknya ada dua implikasi dari paradigma antroposentrisme-transendental ini, yaitu:

Pertama, tidak perlu upaya islamisasi ilmu pengetahuan, sebab segala sesuatu berasal dari Allah swt, ilmu pengetahuan. Karenanya, ungkap Thoha Hamim, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak Islam. Sebab ilmu pengetahuan adalah kebenaran—meskipun kebenaran itu relatif dan didasarkan pada obyektivitas, sedangkan obyektivitas merupakan pantulan dari realitas yang sudah ditakdirkan secara normatif oleh Tuhan—maka dengan sendirinya ilmu pengetahuan tidak akan menyalahi ketentuan-ketentuan agama. “Sering kali dikatakan ada ilmu yang tidak Islami. Saya tidak setuju. Semua ilmu itu Islam”, kata Hamim.[28]

           Menurutnya, islamisasi ilmu pengetahuan sebetulnya untuk memberikan frame yang lebih konkret kepada ilmuwan muslim yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam. Jadi, islamisasi tidak menyentuh pada substansi ilmunya. Karenanya frame tersebut tidak berarti bahwa tingkat kebenaran kajian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim itu lebih tinggi daripada nonmuslim.[29]

Kedua, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang memiliki nilai ibadah. Dasar argumentasinya adalah al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw, di antaranya: “Allah akan mengangkat derajat manusia yang beriman di antara kalian serta mereka yang dikaruniai ilmu” [Q.S. al-Mujadalah: 11], “Tinta para pelajar sama nilainya dengan dara para syuhada di hari kiamat nanti” [Hadits]. Ini menegaskan bahwa aktivitas pendidikan bukan sebatas aktivitas profan semata, tetapi di dalamnya sarat dengan nilai-nilai transcendental. Jaminan al-Qur’an dan Hadits ini seharusnya menjadi pemicu semangat umat Islam untuk selalu terlibat dalam aktivitas-aktivitas pendidikan, baik dengan cara menjadi pelajar, guru ataupun penyandang dana.

         Karena itu, di dalam menuntut ilmu pengetahuan pelajar muslim jangan sekali-kali berorientasi (hanya) untuk kepentingan duniawi semata, seperti untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu. Tujuan menuntut ilmu pengetahuan menurut Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan (li izalat al-jahl) dan agar bisa melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya.

         Sekalipun tidak bertujuan untuk kepentingan dunia, para penuntut ilmu tidak perlu khawatir akan rahmat Allah di dalam kehidupan dunia. Bukankah Allah telah berjanji bahwa Dia akan mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan [Q.S. al-Mujadalah: 11], dan Allah juga menjamin akan memudahkannya jalan menuju Surga [Hadits]. 

Derajat yang dijanjikan Allah itu tidak hanya diberikan di akhirat tetapi juga di dalam kehidupan dunia. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan mudah, baik dan halal (halalan thayyibah).

Ada pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi masih belum mendapat “stempel” halal dan baik. Misalnya kekayaan atau jabatan yang didapat dari hasil korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil berjudi, memeras atau merampok. Semua itu bisa dengan mudah didapatkan, akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah swt. Orang yang demikian, jika tidak bertobat, jangan bermimpi untuk mendapatkan derajat dan kemudahan menuju surga. Derajat yang diperolehnya hanya derajat di mata manusia, bukan derajat di sisi Allah.      

        Demikian halnya dengan guru. Profesi yang dijalaninya juga harus diletakkan di atas semangat untuk mendapatkan ridlo Allah swt. Dengan demikian, menjadi pendidik bukan semata-mata karena materi, akan tetapi karena panggilan hati untuk mentransmisikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Hal semacam ini sangat jarang ditemukan dalam kehidupan globalisasi seperti sekarang ini. Menjadi guru hampir selalu diukur dengan nominal gaji yang didapatnya selama sebulan.

        Ketiga, tidak ada dualisme ilmu pengetahuan. Di muka telah disinggung bahwa paradigma dualisme baru muncul di akhir abad ke sebelas. Artinya, paradigma dualisme merupakan sesuatu yang temporal, dan karenanya ia bisa diganti dengan paradigma yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.  Keempat, integralitas kurikulum pendidikan Islam.

 

B.     MENGGAGAS PENDIDIKAN IDEAL DI MASA DEPAN  

        Apa yang terjadi di masa lalu dan saat ini merupakan pelajaran berharga untuk dijadikan bahan refleksi di dalam merumuskan pendidikan Islam yang ideal di masa mendatang. Dengan melihat laju perubahan zaman yang berjalan begitu cepat, kita tentunya sadar bahwa persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di masa mendatang sangat kompleks, baik persoalan internal maupun eksternal.

        Rumusan pendidikan Islam yang ideal di masa mendatang tentu harus merujuk kepada al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama kegiatan pendidikan Islam. Namun demikian, kedua sumber tersebut tetap harus didialogkan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Tampa itu, gagasan pendidikan Islam yang dirumuskan bisa jadi tidak relevan dan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan krusial yang dihadapi umat Islam.

        Dalam hal ini penulis menawarkan beberapa rumusan pendidikan Islam yang diharapkan bisa dijadikan alternatif di dalam menyelenggarakan pendidikan Islam, antara lain:

1.      Pendidikan Islam sebagai strategi pemberdayaan umat

Kata pemberdayaan dalam sub judul ini mengandaikan bahwa umat Islam (walaupun tidak seluruhnya) tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat, khususnya umat Islam, setidak-tidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan dan kebodohan. 

Pada tanggal 10 Juni 2006, harian Kompas menurunkan berita bahwa sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT. Kemudian tanggal 14 Juli 2006 Kompas, Suara Pembaruan, dan Solo Pos memberitakan bahwa sedikitnya lima daerah di Jawa Tengah rawan pangan. Bahkan, akibat paceklik di musim kemarau, warga Kelurahan Bolan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak terpaksa makan nasi aking (nasi dari singkong yang telah dikeringkan terlebih dahulu). Ini hanya potret kecil dari segudang derita akibat kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia.

Begitu juga dengan kebodohan yang menimpa masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari tingginya buta aksara yang terjadi di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, misalnya, angka buta aksara mencapai 21,8 %, kemudian disusul Jawa Tengah dengan 14 % dan Jawa Barat 10 %. Tingginya angka buta aksara ini tentunya sangat ironis mengingat bangsa ini sudah merdeka sejak 61 tahun yang lalu. 

2.      Pendidikan Islam sebagai proses pembangunan sumber daya masyarakat

             Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) seutuhnya merupakan faktor pokok sekaligus penentu bagi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Demikian halnya bagi bangsa Indonesia. Proses untuk mempersiapkan SDM bangsa Indonesia telah dimulai sebelum bangsa ini memproklamirkaan kemerdekaannya. Hanya saja optimalisasi upaya ini secara terarah baru terlihat pada masa pemerintahan Orde Baru.[30] Namun demikian, pembangunan SDM seutuhnya di era Orba pada perkembangannya mengalami polarisasi, sebab pendidikan dijadikan sebagai alat kontrol dan indoktrinasi idiologi penguasa.

             Untuk membangun dan melahirkan profil SDM yang berkualitas, baik material maupun spiritual, diperlukan sebuah sistem pendidikan yang senantiasa berpijak pada paradigma antroposentrisme-transendental. Hal ini setidaknya didasarkan pada tiga argumentasi, yaitu: pertama, peserta didik merupakan makhluk Allah swt yang mulitidimensi dan dibekali dengan multi-potensi yang dinamis dan potensial. Kedua, peserta didik merupakan manusia yang dinamis dan berkembang secara merdeka sesuai dengan potensinya yang diatur lewat sunatullah, bukan sebagai benda mati yang bisa dibongkar pasang sesuai dengan keinginan pembuat program. Ketiga, pendidikan dilakukan tidak lain adalah untuk membekali peserta didik agar mampu melaksanakan amanat dan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah swt.

          Pokok pikiran di atas memberikan gambaran bahwa baik secara teoritis dan praktis pendidikan Islam yang ditawarkan harus mampu mengakomodir semua dimensi dan potensi tersebut dalam sebuah sistem pendidikan yang integral dan utuh. Dengan berpijak pada acuan ini, pendidikan Islam akan mampu memainkan perannya dalam menciptakan manusia berkualitas, baik secara material maupun spiritual. Jika tidak, berbagai upaya tersebut akan mengalami stagnasi dan kegagalan dalam upaya memadukan potensi-potensi tersebut.

 

3.      Pendidikan Islam sebagai proses mengatasi krisis akhlak

Krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil elit politik, kini telah menjalar kepada masyarakat luas, termasuk kalangan pelajar. Krisis akhlak pada kaum elit politik terlihat dengan adanya penyelewengan, korupsi, penindasan, saling menjegal, adu domba, fitnah, menjilat dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu headline harian Rakyat Merdeka mengangkat tulisan Pimpinan Berwibawa Sudah Lenyap Semua. Pernyataan ini memberi petunjuk bahwa akhlak sebagian besar elit politik yang pernah dan sedang berkuasa saat ini benar-benar telah merosot dan berdampak pada hilangnya wibawa mereka.

Sementara itu krisis akhlak pada masyarakat umum terlihat pada sebagian sikap mereka yang mudah merampas hak orang lain (menjarah), main hakim sendiri, melanggar peraturan tanpa rasa bersalah dan sebagainya. Sedangkan krisis akhlak yang menimpa kalangan pelajar terlihat dari banyaknya keluhan orang tua, ahli didik dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial berkenaan dengan ulah sebagian pelajar yang sukar diatur, nakal, sering membuat keonaran, tawuran, mabuk-mabukan, pesta narkoba, bahkan melakukan pembajakan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Krisis akhlak menjadi pangkal penyebab timbulnya krisis dalam berbagai kehidupan bangsa saat ini belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Kebobrokan moral semacam inilah yang dihadapi Rasulullah saw pada awal perjuangannya. Itulah sebabnya fokus perhatian dakwah beliau diarahkan pada upaya penyempurnaan akhlak. Dalam salah satu haditsnya yang sangat terkenal Nabi bersabda Innama bu’itstu li utammima makarima al-akhlak (aku diutus (Allah) ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak.

Krisis akhlak tersebut sering kali dialamatkan kepada pendidikan. Pendidikan dianggap gagal mencetak manusia dan generasi bangsa yang menjunjung tinggi norma agama dan norma-norma sosial lainnya. Dunia pendidikan benar-benar tercoreng wajahnya dan tanpak tidak berdaya menghadapi tuduhan tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat pendidikan berada pada barisan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral memang harus demikian.

Itulah sebabnya belakangan ini banyak sekali seminar yang digelar kalangan pendidik yang bertekad mencari solusi untuk mengatasi krisis akhlak itu. Para pemikir pendidikan menyerukan agar kecerdasan akal diikuti dengan kecerdasan moral, pendidikan agama dan pendidikan moral harus siap menghadapi tantangan global, pendidikan harus memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan masyarakat terdidik yang dilandasi dengan akhlak yang baik.

Gagasan pentingnya pendidikan akhlak ini sebetulnya bukan hal yang baru dalam perbincangan pendidikan Islam. Jauh sebelum krisis akhlak yang melanda bangsa Indonesia, Al-Ghazali (w.1111 M) misalnya pernah menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan etika seperti kepatuhan, kemanusiaan, kesederhanaan, dan membenci terhadap perbuatan buruk seperti pola hidup yang berfoya-foya dan kemunkaran lainnya.[31]       

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn Miskawih (w.1030 M). Menurutnya, akhlak tidak bersifat natural atau pembawaan, tetapi hal itu perlu diusahakan secara bertahap, antara lain melalui pendidikan.[32]    

Barangkali terbersit dalam pikiran kita, apa gerangan akan penyebab terjadinya krisis akhlak di masyarakat kita? Jawabannya adalah: pertama, krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya kontrol dari (self control) individu masyarakat. Alat pengontrolnya adalah aturan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu. Meminjam istilah Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, selagi penegakan hukum di negara ini masih “tebang pilih”, maka keadilan dan ketenteraman masyarakat tidak akan tercipta. Karenanya, supremasi hukum merupakan start awal untuk membina tatanan sosial yang dihiasi dengan akhlak al-karimah.

Kedua, krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Ketiga institusi pendidikan ini sudah terbawa oleh arus kehidupan yang lebih mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental dan spiritual yang apik. Dalam bukunya yang berjudul Peranan Agama dan Kesehatan Mental, Zakiah Daradjat mengatakan akhlak bukanlah bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa melakukan pembiasan sejak kecil. Akhlak. Akhlak itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian, bukan sebaliknya.

Ketiga, krisis akhlak terjadi disebabkan karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedopnistik dan sekularistik. Derasnya arus budaya yang demikian itu didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak. Berbagai produk budaya yang bernuansa demikian dapat dilihat dalam bentuk semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang mengundang selera biologis, peredaran obat-obatan terlarang, buku-buku atau VCD-VCD porno, alat-alat kontrasepsi dan sebagainya.

Keempat, krisis akhlak terjadi karena belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Kekuasaan, dana, teknologi, sumber daya manusia, peluang dan sebagainya yang dimiliki pemerintah belum banyak digunakan untuk melakukan pembinaan akhlak bangsa. Hal yang demikian diperparah oleh adanya ulah sebagian elit penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, kekayaan dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak mendidik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat yang melihat perilaku pemimpinnya yang demikian, kemudian ikut-ikutan meniru, dan akibatnya wibawa pemerintah semakin menurun. Ini terjadi mengingat bangsa ini masih cenderung bersikap paternalistik.

Karena itu upaya untuk membendung laju dekadensi moral yang menimpa masyarakat Indonesia ini tampaknya harus diawali dengan pendidikan akhlak baik di tingkat keluarga, sekolah maupun masyarakat (pemerintah termasuk di dalamnya).

Telah diakui semua kalangan bahwa keluarga merupakan media paling awal yang membentuk karakter, kepribadian dan pilihan nilai seorang anak. Keluarga merupakan faktor determinan dalam membantu serta mempengaruhi dinamika dan dialektika antar individu dan masyarakatnya. Tanpa lembaga keluarga, seorang anak tidak akan mampu menjadi seseorang yang dapat mengenai jati diri insaniyahnya. Ini sesuai dengan pertumbuhan seorang anak yang dalam proses pendewasaannya harus mendapatkan bimbingan orang tua dan keluarga.[33]

Dalam lingkup sekolah, sudah saatnya sistem pendidikan kita perlu dirombak kembali. Saat ini kita harus membuka ruang kreativitas yang lebih banyak lagi bagi para siswa. Dengan ruang kreativitas tersebut, para siswa dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya masing-masing. Tugas guru adalah membantu siswa dengan jalur kecenderungan itu. Dengan ini setiap siswa akan mendapatkan apresiasi dari para mentornya di sekolah. Dengan kesibukan ini, para siswa akan kehabisan waktu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral.      

Selain itu, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti pembiasaan melaksanakan shalat berjamaah, menegakkan kedisiplinan, memelihara kebersihan, ketertiban, kejujuran, tolong-menolong dan sebagainya, sehingga nilai-nilai agama menjadi kebiasaan, tradisi dan budaya seluruh siswa. Sikap dan perilaku guru yang kurang terpuji atau menyimpang dari norma-norma akhlak hendaknya tidak segan-segan untuk ditindak.   

Selanjutnya, masyarakat juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, seperti menciptakan lingkungan yang tertib, bebas dari peredaran obat-obat terlarang, perkumpulan perjudian dan lain sebagainya. Masyarakat harus menyiapkan tempat bagi kepentingan pengembangan bakat, hobi, keterampilan dan kesejahteraan bagi para remaja dan warganya.

Tidak kalah pentingnya adalah pemimpin masyarakat, dari level terbawah hingga yang paling tinggi, juga dituntut untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Sulit kiranya untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang berakhlak al-karimah apabila pemimpin masyarakatnya ternyata menyajikan tontotan yang sama sekali jauh dari nilai-nilai akhlak mulia.

Figur pemimpin yang bisa melahirkan masyarakat berakhlak adalah figur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dengan sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Memang betul bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang mendapat perlakuan berbeda dari Allah swt. Akan tetapi dia juga manusia seperti manusia kebanyakan. Artinya, sekalipun kita tidak bisa mencontoh kepribadian Nabi dengan 100 persen, setidak-tidaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sikap mulia beliau dalam praktik kehidupan sehari-hari. Apabila ini dilakukan, saya yakin bangsa ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun  ghafur.  

---

[1] A.S Hornby,

[2] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.III, hlm. 6

[3] A Malik Haramain, Sketsa Gerakan (Kritik-Otokritik Gerakan PMII), Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2003, hlm. 43

[4] Ritzer, Op.Cit. hlm. 6-7 

[5] Azyumardi Asra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 159-160

[6] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan non-Dikotomik, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hlm. 121-2

[7] Ibid, hlm. 120

[8] Robert Spencer, Islam Ditelanjangi, terj. Mun’im A. Sirry, Jakarta, Paramadina, 2003, hlm. 182

[9] Philip K. Hitti, The Arabs: A Short History, Regnery Publishing, 1996, hlm. 145

[10] Ibid, hlm. 104

[11] Ibid, hlm. 93

[12] Spencer, Op.Cit., hlm. 183

[13] Hitti, Op.Cit., hlm. 141-2

[14] Spencer, Op.Cit., hlm. 184

[15] Ibid

[16] Ibid

[17] Chumaidi Syarif Romas, Wacana Teologi Kontemporer, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000, hlm. 223

[18] Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika), Mizan, Teraju Mizan, 2005, hlm. 8

[19] Sutrisno, Fazlurrahman; Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 26

[20] Ziauddin Sardar, Jihad Intelektual; Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 1998, hlm. 44

[21] Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, 1985, hlm. 155-6

[22] Ibid, hlm. 160

[23] Sutrisno, Op.Cit, hlm. 151

[24] Sardar, Op.Cit., hlm. 47

[25] Ibid, hlm. 48-49

[26] Sayid Ali Asyraf dan Hamid Hasan Bilgrami, Konsep Universitas Islam, terj. Machnun Husein, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1989, hlm. 80

[27] Ibid., hlm. 80-81

[28] Thoha Hamim, Naif, Masjid Jadi Pusat Pendidikan, dalam Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Vol. 06 No. 03 Februari-April, 2000, hlm. 32  

[29] Ibid

[30] Samsul Nizar, Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta, Gama Media Pratama, 2001, hlm. 189

[31] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia), Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 221

[32] Ibid

[33] Abdul Moqsith Ghazali, Meningkatkan Pendidikan Akhlak Bagi Pelajar, PENDAIS Jurnal Komunikasi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 3 September 2000, hlm. 45